Lufu Kie adalah prosesi adat berupa perjalanan laut oleh sultan dan perangkat kesultanan dan perangkat adat serta masyarakat, untuk menziarahi makam-makam yang dianggap keramat di sekeliling Pulau Tidore, Maluku Utara.

DENGAN pemahaman yang dangkal soal tata niaga migas dan politik di belakangnya, saya mencoba mengomentari salah satu pendapat yang menyatakan bersetuju dengan pengurangan subsidi, dan dengan demikian setuju dengan kenaikan harga BBM.

Komentar tersebut begini:

Kita ini negara pengimpor minyak. Minyak yang kita konsumsi lebih besar daripada yang kita produksi. Selisihnya kita beli. Maka, wajar rasanya kalau harga di pasar naik, kita—sebagai konsumen—merasakan akibat kenaikan itu. Namun, selama ini kita tidak merasakan akibat kenaikan itu karena ada yang membayarkan selisih harga di pasar dan harga yang kita bayar. Si pembayar itu adalah pemerintah, dan uang yang digunakannya adalah uang kita juga: iuran yang kita bayarkan melalui pajak. Sampai di sini sebenarnya sah-sah saja kita menerima subsidi itu, karena toh kita juga yang membayarnya.

Kemudian, dilanjutkan:

Tapi pajak yang kita bayarkan itu sebenarnya—lebih utamanya—bukan untuk keperluan konsumsi, kan? Pajak itu kita bayarkan agar pemerintah melakukan pembangunan untuk memperbaiki keadaan bangsa ini: jalan, jembatan dan pelabuhan perlu dibangun, diperbaiki, dan dirawat agar transportasi lancar dan ekonomi menjadi baik; sekolah perlu dibangun, guru digaji dengan baik, dan fasilitasnya ditambah agar kualitas anak negeri menjadi lebih baik; dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau ratusan triliun uang itu terpakai untuk subsidi konsumtif seperti BBM, apakah jatah untuk membangun masa depan tidak berkurang?

Lalu, ia berkata:

Secara mental, kebiasaan dibayari adalah kebiasaan buruk yang meninabobokan. Ia bisa mengakibatkan kemalasan, ketergantungan, dan kurangnya kemauan untuk berjuang dan berusaha berdiri di atas kaki sendiri (istilah Bung Karno: berdikari).

(dikutip dari sini)

Saya banyak pula membaca komentar serupa dari blog-blog lainnya maupun media sosial.

Hal yang bisa saya katakan terhadap komentar itu adalah: ia datang dari asumsi yang begitu naif.

Pertama, kebanyakan dari kita tidak pernah merasakan ganjaran yang sesuai dari pajak yang kita bayarkan. Infrastruktur kacau-balau. Jalan-jalan rusak. Fasilitas umum seperti trotoar, ruang terbuka, halte, alat komunikasi publik, transportasi publik, amatlah tidak manusiawi. Cobalah berjalan-jalan ke pinggiran kota, katakanlah, Kebon Jeruk, dan lihat selokan di pinggir jalan utama di sana. Kita akan segera melihat bahwa seakan-akan kita tidak memiliki pemerintahan. Di mana Dinas Kebersihan? Dinas Pertamanan? Apa saja kerja mereka? Tidak usahlah bicara soal jalan raya di pedalaman Kalimantan.

Lalu, soal perbaikan sarana pendidikan, sama saja. Gaji guru ditekan, hingga akhirnya siswalah yang terkena beban pungutan ini-itu. Guru sekarang lebih sibuk cari sambilan dengan mengadakan les dan kursus ketimbang serius mendidik siswa. Gedung sekolah? Coba berjalan-jalan agak ke pinggir di daerah Malingping, Bayah, dan sekitarnya. Itu masih di Provinsi Banten, masih di pulau Jawa, kurang lebih empat-lima jam dari pusat pemerintahan, Jakarta.

Ingat, saya belum menyinggung soal fasilitas paling purba: kesehatan. Kalau saya berpanjang lebar soal ini pasti bakal memilukan hati. Istri saya dan beberapa kolega bekerja di dunia kesehatan, jadi saya tahu betul bagaimana hancurnya fasilitas kesehatan, terutama bagi rakyat miskin di negeri ini.

Kedua, komentar tersebut seperti keluar dari ruang hampa, dari orang yang tidak pernah membaca berita. Alih-alih digunakan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat, uang pajak lebih banyak diselewengkan oleh aparat pajak sendiri. Belum selesai kegeraman kita atas Gayus Tambunan, muncul lagi Dhana Widyatmika dengan jumlah uang yang ditilep berkali lipat. Puluhan miliar! Dan penyelesaiannya hingga saat ini tidak jelas.

Betul, Gayus ditahan, tapi bisa kita tebak dalam berapa tahun dia akan keluar. Belum lagi fasilitas yang didapatkannya di penjara: mewah. Sementara upaya para aktivis dan pengamat untuk memiskinkannya terus-menerus ditentang dengan alasan hak asasi dan kemanusiaan. Walhasil, setiap kasus korupsi di Tanah Air berakhir dengan potongan masa tahanan dan uang negara yang tetap menguap.

Ketiga, apakah kita lupa bahwa ini bukan kenaikan BBM yang pertama kali? Lalu di mana uang selisih subsidi yang berhasil diakuisisi, apakah betul buat kesejahteraan rakyat? Komentar Kwik Kian Gie di televisi menarik: kenaikan harga minyak dunia membuat keuntungan pemerintah berkurang, maka agar keuntungan tetap besar, harga domestik harus dinaikkan. Artinya, tanpa kenaikan sebenarnya pemerintah sudah surplus, cuma sedikit.

Keempat, kita juga sepertinya lupa pada betapa kacau-balaunya pengelolaan sumber daya migas domestik. Lebih dari 80 persen sumber daya migas dan mineral dimiliki oleh asing, dan sisanya dimiliki oleh individual. Artinya, pemerintah sebenarnya sudah melanggar konstitusi yang memberi mandat negara untuk mengelola sumber daya dan menggunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dijual ke pihak asing lalu uangnya dinikmati buat memperbagus fasilitas pegawai-pegawai di dunia migas.

Saya tidak menentang kenaikan harga BBM. Saya pengguna kendaraan umum sehingga tidak keberatan sama sekali jika harga BBM dinaikkan. Saya juga yakin bahwa saya masih mampu menanggung beban kenaikan harga BBM berupa kenaikan harga dan biaya hidup.

Akan tetapi, bersetuju terhadap kenaikan harga BBM dengan alasan-alasan yang naif seperti di atas itu menyakiti hati saya, juga mungkin menyakiti hati orang-orang kecil lainnya.

Terakhir, soal komentar bahwa subsidi meninabobokkan dan membentuk mental yang malas. Ketahuilah, sudah sejak lama rakyat berjalan tanpa [bantuan] pemerintah. Kami sudah terbiasa hidup mandiri. Bahkan, ada seorang ayah yang membawa sendiri mayat anaknya karena rumah sakit tidak mau menyediakan ambulans. Di mana pemerintah?

Percayalah, rakyat lebih tahu soal kehidupan mereka sendiri.

Update:
Agar tidak disebut cacat-logika, saya ingin tambahkan bahwa ini bukan berarti saya menolak kenaikan BBM. Saya mendukung dengan catatan; mulai saat ini juga pemerintah memperbaiki tata kelola migas nasional, perbaiki tata kelola perpajakan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkatkan upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan hak asasi manusia secara lebih luas. Jika tidak begitu, penaikan harga BBM hanya menjadi cara pemerintah agar tidak kekurangan uang untuk dikorupsi lewat muslihat APBN.

Using skeleton as model, students at school for the blind, Surabaya, is learning how to massage. The teacher (right) is also blind.

SETELAH berkali-kali di-deface, saya putuskan untuk tidak lagi meneruskan aktivitas blog foto di Visual Melancholy. Bukan saya tidak sanggup mengatasinya, tapi saya enggan membuang-buang waktu.

Dengan keputusan ini, saya melepas kepemilikan atas domain dan situs Visual Melancholy.

Alhasil, saya akan mengintegrasikan kegiatan photoblogging di blog ini saja. Toh tidak ada yang peduli juga :)